Orde Lama Adalah - Kekuasaan Politik, Sejarah Sistem Pemerintahan, dan Berakhirnya orde lama Materi Lengkap

Apa Itu Orde Lama ?

Orde lama adalah masa jabatan yang diarahkan ke Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Sukarno memerintah Indonesia dari 1945-1968. Sedangkan orde baru adalah waktu setelah orde lama. Orde baru di Indonesia adalah nama untuk sistem di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia dimulai dengan runtuhnya orde lama pada tahun 1968 hingga awal reformasi pada tahun 1998.


Kekuasaan Politik Orde Lama

Dalam gerakan insiden G30S-PKI akan berdampak besar pada proses pemindahan pemerintahan dari yang lama ke orde baru.
Berikut ini adalah proses pemindahan dari orde lama ke orde baru adalah.
Pada 16 Oktober 1966 Jenderal Soeharto diangkat menjadi Menteri dalam komandan pada Angkatan Darat dan akan dipromosikan menjadi Letnan Jenderal.
Dalam keberanian KAPPI yang dapat menawarkan kesempatan kepada Mayjen Soeharto dengan layanan yang baik bagi pemulihan kemacetan negara.
Pada 11 maret 1966 untuk mengajukan penawaran dengan surat perintah yang akan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.
Supaya dapat mengambil tindakan untuk memantau jalannya pemerintahan.
  • Pada 7 Februari 1967 Jenderal Suharto telah menerima surat rahasia yang diberikan oleh Presiden untuk manajemen harian pada pemerintah.
  • Pada 11 Februari 1967 mengusulkan konsep yang untuk memfasilitasi resolusi konflik dan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemilik untuk mempelajarinya.
  • Pada 12 Februari 1967 Jenderal Soeharto kembali dengan Presiden dengan menerima konsep dalam menyetujui pernyataan tersebut.
  • Pada 20 Februari 1967 konsep akan ditandatangani oleh Presiden setelah melindungi dan mempertahankan revolusi.
  • Setelah Presiden Soekarno berahir dari kepemimpinannya terbentuklah yang disebut sebagai orde baru.

Baca Juga:Mikrometer Sekrup - Cara Penggunan, Cara Membaca, Bagian-Bagian Mikrometer Sekrup Beserta Contoh Soalnya Lengkap


Sejarah Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pembentukan negara Republik Indonesia akan ditandai oleh Deklarasi Kemerdekaan yang menyerahkan dalam mendapatkan kekuasaan di Indonesia.
Dan pada tahun 1949 secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dengan memiliki presiden sejak kemerdekaannya yang bermama Soekarno.
Baru pada tahun 1950 Sukarno telah membentuk sistem pemerintahan untuk Indonesia yang akan digunakan dalam sistem pemerintahan yang liberal dengan demokratis.
Dalam hal ini juga presiden akan bertindak sebagai kepala negara yang berwenang dalam mengatur formula pemilihan kabinet sehingga akan bertanggung jawab pada pemerintah dengan membentuk kabinet.
Maka rakyat Indonesia telah dibentik sebagai konstitusi sementara tahun 1950 dalam parlemen yang berkuasa dan harus menerima mayoritas dukungan parlemen.
Kabinet yang telah berkuasa akan berdiri dengan sistem pemerintahan liberal-demokratis, yang telah menjadaikan negara indonesia sebagai dasar dari pemerintahan yang sering berubah.


Ciri ciri pemerintahan masa Orde lama
  1. Peran dominan pada presiden. 
  2. Terbatasnya partai politik. 
  3. Berkembangnya pengaruh komunis. 
  4. Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unnsur sosial politik.
Kelebihan
  • Pemerintah lebih stabil.
  • Pemerintah memiliki arahan dalam bekerja yaitu arahan dari presiden
kekurangan
  • Presiden menjalankan pemerintah secara Otoriter 
  • Pemerintahan tertutup.  
  • Aspirasi masyarakat tidak dihiraukan. 
  • Bertentangan dengan prinsip demokrasi. 
  • Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan
       Tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu, padahal dalam penjelasan UUD 1945 saat itu ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.
       Dengan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden lima tahun.
       Penyelewengan di bidang perundang-undangan seperti menetapkan penetapan presiden yang memakai dekrit presiden 1959 sebagai sumber hukum.
       Jaminan HAM lemah
       Peranan parlemen yang lemah
Tindakan dan kebijaksanaan pada masa orla
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).Kebijakan kebijakan itu seperti :
·                      Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
·                     Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
·                     Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kondisi ekonomi demokrasi terpimpin
Masa demokrasi terpimpin ekonomi diindonesia mengarah ke system perekonimian etatisme. Artinya seluruh kegiatan ekonomi diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dimana perekonomian tersebut banyak mengabaikan prinsi dasar ekonomi yang berakibatkan deficit keuangan Negara yang meningkat tajam dari tahun ketahun.
Contoh :
·         Pada januari – agustus 1965 pengeluaran Negara tercatatat sebesar 11 miliar rupiah sedangkan penerimaan Negara hanya 3.5 miliar rupiah.



Pemilu pada masa orde lama

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik.Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan.
Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah,
Hasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu. Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara.
Berikut hasil Pemilu 1955:
  • Partai Nasional Indonesia (PNI) – 8,4 juta suara (22,3%) 
  • Masyumi – 7,9 juta suara (20,9%) 
  • Nahdlatul Ulama – 6,9 juta suara (18,4%) 
  • Partai Komunis Indonesia (PKI) – 6,1 juta suara (16%)

Kasus Kekuatan Orde Lama

Untuk menerapkan Supersemar, Suharto menerapkan beberapa kebijakan untuk menangkap dan melemahkan rezim PKI dan para pendukungnya di Indonesia. Pedoman ini meliputi:
  • Pembubaran dan pelarangan PKI dan organisasi-organisasi massanya
  • Penangkapan 15 menteri Kabinet Dwikora, yang diduga terlibat dalam PKI
  • DPRGR dan MPRS dibersihkan oleh orang-orang PKI
  • Pembentukan Kabinet Ampera
Pedoman ini dianggap cukup untuk menanggapi permintaan tri-negara (tritura) yang diperkenalkan sejak diperkenalkannya G30S / PKI untuk memastikan stabilitas negara. Dalam Kabinet Ampera sendiri Sukarno memenangkan tempat sebagai pemimpin.
Namun implementasi kebijakan tetap menjadi tanggung jawab Presidensi Kabinet di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Akibatnya, ada dualisme kepemimpinan yang telah menjadi kondisi yang tidak menguntungkan mengingat stabilitas normal negara.
Sukarno masih memiliki pengaruh politik pada saat itu, tetapi kekuatannya perlahan melemah. Militer terlibat dalam kebijakan yang distabilkan oleh Sukarno, yang berpose untuk komunisme. Sehubungan dengan pengiriman bantuan dari Uni Soviet dan kecurigaan China tumbuh pada Presiden Sukarno.
Akibatnya, pada 22 Februari 1967, Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi konflik yang semakin meningkat. Pengalihan kekuasaan ini ditambah dengan pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Angkatan Bersenjata, pada tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman ini didukung oleh Keputusan MPRS No. XV / MPRS / 1966, yang menurutnya Supersemar akan memegang jabatan presiden tanpa kehadiran Presiden.
Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan pernyataan dari pemerintah tentang transfer kekuasaan sebelum pertemuan DVRR. Namun, pemerintah terus percaya bahwa pertemuan MPRS harus diadakan agar pemindahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, Sesi Istimewa MPRS diadakan di Jakarta pada tanggal 7 dan 12 Maret 1967, ketika Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia sampai MPR memilih Presiden melalui pemilihan parlemen.

 Berakhirnya orde lama

Faktor faktor :
  1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
  2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
  3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
  4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI.
  5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
  6. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :· Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya· Pembersihan Kabinet Dwikora· Penurunan Harga-harga barang.
  7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
  8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)
  9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.




Penelusuran yang terkait dengan Pengertian Orde Lama
  • pengertian orde lama dan orde baru
  • rangkuman orde lama
  • sejarah orde lama
  • peristiwa orde lama
  • berakhirnya orde lama
  • pengertian orde baru
  • apa yang dimaksud dengan orde lama
  • masa orde lama