Pengertian dan Konsep Dana Perimbangan Beserta Macam-Macam Dana Perimbangan

 

Pengertian dan Konsep Dana Perimbangan


 Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah :
“ Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. ”
Dua prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal sejalan dengan fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya adalah otonomi dan penerimaan yang memadai (revenue adequacy). Pemerintah daerah pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri, tetapi juga termasuk bagi hasil (revenue shaing) dan transfer yang berasal dari pusat.
Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain PAD, maka peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAU dan DAK. Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks APBN dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.

 

 Baca Juga: Pengertian Statistik Adalah : Menurut Para Ahli, Data dalam Statistik, Jenis-Jenis Beserta Fungsi dan Kegunaan

 

Dana Perimbangan Terdiri 

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

a. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas:

  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
b. Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :
  • Kehutanan;
  • Pertambangan umum;
  • Perikanan;
  • Pertambangan minyak bumi;
  • Pertambangan gas bumi; dan
  • Pertambangan panas bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut juga General Allocation Grant adalah Dana Perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 Pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya untuk menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum diseluruh negeri.

Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal keuangan vertical Pusat-Daerah dan ketimpangan/kesenjangan horizontal antar-daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah sehingga tercipta stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

Kewenangan DAK tidak diserahkan kepada daerah tetapi berada di pemerintah pusat. Implikasi DAK adalah lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

4. Transfer Lainnya (Dana Perimbangan dari Provinsi)

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun UU No. 33 Tahun 2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Perda yang dibenarkan dalam ke Undang Undang tersebut untuk mengatur adanya Dana Perimbangan, Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dana ini secara khusus untuk tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Selain itu dana penyesuaian ditunjukan untuk tunjangan pendidikan, infrastruktur dan sarana, dan cukai. Otorisasi Dana Penyesuaian penggunaanya jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Masing-masing besaran dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Daerah berbeda-beda. Peran DAK adalah yang terkecil terhadap dana perimbangan, DAU dan DBH perannya menonjol dalam dana perimbangan. Sedangkan Dana penyesuaian perannya mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang kegiatanyya menjadi urusan daerah.

Besarnya dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Daerah seharusnya diikuti dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu ukurannya ditandai dengan keberhasilan pemerintah daearah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dana transfer yang diberikan kepada Daerah setiap tahunnya semakin meningkat dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan guna mencapai indikator keberhasilan pemerintahan yang secara bertahap akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

 

Baca Juga: Pengertian Pembelajaran Adalah: Menurut Para Ahli, Teori, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran

 

Demikian Penjelasan Tentang   Pengertian dan Konsep Dana Perimbangan Beserta Macam-Macam Dana Perimbangan. Jangan Lupa selalu kunjungi referensisiswa.my.id untuk mendapatkan Artikel Lainnya. Terimakasih

 

 Penelusuran yang terkait dengan Dana Perimbangan

  • macam-macam dana perimbangan
  • apa saja yang termasuk dana perimbangan
  • contoh dana perimbangan
  • dana perimbangan dalam apbn diantaranya adalah
  • tujuan dana perimbangan
  • di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu
  • cara menghitung dana perimbangan
  • contoh dana perimbangan brainly