Pengertian Kebijakan Fiskal Meliputi Macam - Macam, Fungsi , Bentuk dan Contoh Kebijakan Fiskal

Table of Contents

 

 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah instrumen kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mengatur distribusi pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang kebijakan fiskal:

 

Tujuan Kebijakan Fiskal:

• Meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto): Kebijakan fiskal bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan output nasional.
• Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja: Dengan mengatur pengeluaran dan investasi, kebijakan fiskal dapat membantu menciptakan lapangan kerja.
• Menjaga Stabilitas Harga: Kebijakan ini berperan dalam mengendalikan inflasi dan deflasi.
• Tujuan Lain Kebijakan Fiskal: Termasuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, memperbaiki infrastruktur, dan mengatasi masalah ekonomi lainnya.

 

Fungsi Kebijakan Fiskal:

Kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi yang penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari kebijakan fiskal:

1. Stabilisasi Ekonomi: Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah untuk membantu mencapai stabilitas makroekonomi. Melalui pengaturan belanja publik dan pajak, pemerintah dapat mengendalikan tingkat aktivitas ekonomi dan mengatasi fluktuasi bisnis, seperti resesi atau inflasi.

2. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan fiskal juga dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan belanja publik atau mengurangi pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output dan menciptakan lapangan kerja.

3. Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial: Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan sistem pajak untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada kelompok kaya dan memberikan bantuan kepada kelompok yang kurang mampu, sehingga menciptakan keadilan sosial.

4. Pengendalian Inflasi: Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi belanja publik atau menaikkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan.

5. Stabilisasi Neraca Pembayaran: Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan neraca pembayaran negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui pemotongan belanja publik atau peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan pada mata uang negara dan menjaga stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan.

6. Mengatasi Kegagalan Pasar: Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti eksternalitas negatif atau kurangnya barang publik. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk proyek infrastruktur atau layanan umum yang penting bagi masyarakat namun tidak efisien secara pasar.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal merupakan alat yang penting bagi pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan makroekonomi yang berbeda. Dengan mengatur belanja publik dan pajak, pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.

 

 

 Jenis Kebijakan Fiskal:

Macam-Macam Kebijakan Fiskal Secara umum, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Netral: Kebijakan ini berlaku ketika pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi dengan cara menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.
2. Ekspansif: Kebijakan ini diterapkan ketika pemerintah ingin merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak.
3. Kontraktif: Kebijakan ini diterapkan ketika pemerintah ingin mendinginkan ekonomi yang terlalu panas (overheating) dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah dan/atau meningkatkan pajak.

 

 Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada tujuan dan kondisi ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan fiskal yang umum digunakan:

1. Kebijakan Pajak: Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran publik serta mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Ini dapat mencakup:

   • Peningkatan atau penurunan tarif pajak penghasilan individu dan perusahaan.
   • Pengenaan atau penghapusan pajak barang dan jasa tertentu.
   • Penerapan insentif pajak, seperti kredit pajak atau pengurangan pajak untuk investasi tertentu.

2. Kebijakan Pengeluaran Publik: Pemerintah dapat mengatur belanja publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, atau redistribusi pendapatan. Ini dapat mencakup:

   • Program infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan bandara.
   • Program kesejahteraan sosial, seperti program bantuan makanan atau tunjangan pengangguran.
   • Program pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

3. Kebijakan Hutang Publik: Pemerintah dapat menggunakan kebijakan hutang publik untuk membiayai defisit anggaran atau proyek-proyek pembangunan. Ini melibatkan penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional.

4. Kebijakan Fiskal Kontraserangan: Dalam situasi ekonomi yang lemah, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal kontraserangan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Ini dapat mencakup:

   • Peningkatan belanja publik untuk menciptakan lapangan kerja.
   • Pengurangan tarif pajak untuk meningkatkan konsumsi dan investasi.
   • Program stimulus ekonomi, seperti pembayaran langsung kepada individu atau insentif pajak untuk bisnis.

5. Kebijakan Fiskal Ekspansif: Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ledakan, biasanya melalui peningkatan belanja publik atau pengurangan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian.

6. Kebijakan Fiskal Restriktif: Kebijakan fiskal restriktif bertujuan untuk mengurangi inflasi dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat, biasanya melalui pemotongan belanja publik atau peningkatan pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian.

Pemerintah dapat menggunakan kombinasi dari berbagai bentuk kebijakan fiskal ini sesuai dengan situasi ekonomi dan tujuan kebijakan yang diinginkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi yang berbeda dalam jangka waktu yang beragam.

 

 Contoh Kebijakan Fiskal

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia:

1. Program Amnesti Pajak: Program ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi masalah penunggakan pajak dan banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Dengan program ini, banyak partai politik dan individu yang segera menyelesaikan tunggakan pajak dan melaporkan jumlah kekayaannya kepada pihak yang berwenang.

2. Relaksasi Pajak: Program ini berlangsung sejak tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Subsidi BBM dan Gas: Ini adalah contoh kebijakan fiskal di mana pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas.

4. Pengeluaran Belanja Negara: Pemerintah sering kali menyesuaikan pengeluaran belanja negara sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk sektor-sektor tertentu seperti pendidikan atau kesehatan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan di sektor-sektor tersebut.

5. Penerbitan Obligasi Pemerintah: Pemerintah sering kali menerbitkan obligasi sebagai cara untuk membiayai defisit anggaran. Ini adalah contoh dari kebijakan fiskal kontraktif, di mana pemerintah berusaha untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di ekonomi.

Semua kebijakan fiskal ini memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi