Pengertian Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) - Sumber-sumber Pendapatan, Manfaat, dan Faktor Penunjang Dari Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pda Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yagn telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semulanya open list menjadi close list, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.  Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat melakukan pembatalan Peraturan Daerah karena melanggar aturan yang lebih tinggi dan tidak diatur dalam peraturan perundangan. Karena seusai dengan Undnang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2).



Sumber-sumber yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Selaras dengan apa yang sudah dipaparkan dalam beberapa pendapat terkait pendapatan asli daerah, sekarang kita akan membahas satu-persatu sumber yang dimiliki oleh PAD.
Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

Pajak Daerah

Sumber pertama dari PAD adalah pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenisnya bisa kamu lihat melalui penjelasan di bawah ini:
  • Pajak Hotel

Jenis pertama dalam pajak daerah ada pajak hotel, yang biasanya dikenakan atas pelayanannya. Pelayanan yang dimaksud di sini, termasuk segala jenis jasa dan fasilitas di dalam harga atau rate hotel.
  • Pajak Restaurant dan Rumah Makan

Selain hotel, ternyata restaurant dan rumah makan yang biasa kita datangi harus membayarkan pajaknya lho! Pajak dari restaurant dan rumah makan ini biasanya berasal dari pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasanya dikenakan ketika kita membeli makanan, dinamakan Pajak Pertambahan Nilai atau dikenal dengan nama PPN.
  • Pajak Hiburan

Jenis ketiga yang dimiliki adalah pajak hiburan dan biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. Hiburan di sini misalnya adalah semua jenis pertunjukkan, penerimaan, ataupun pementasan yang dapat ditonton atau dinikmati orang dengan biaya tertentu.
  • Pajak Reklame

Kemudian untuk jenis keempat adalah pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan reklame atau papan iklan.
  • Pajak Penerangan Jalan

Ternyata, lampu yang biasa ada di jalan juga dikenakan pajak, lho! Pajak tersebut dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan penerangan jalan tersebut, dibiayai oleh pemerintah daerah.
  • Pajak Bahan Galian Golongan C

Bahan galian golongan c yang dimaksud dalam perundang-undangan misalnya adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, hingga tanah liat. Pajak akan dikenakan kepada mereka yang mengambil bahan galian golongan c ini.
  • Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman

Terakhir ada pajak untuk pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak akan dikenakan kepada mereka yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah maupun pemukiman, untuk keperluannya, di luar kepentingan rumah tangga dan pertanian rakyat.

Retribusi Daerah

Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah. Adapun, kelompok di dalam retribusi bisa kamu lihat pada poin penjelasan di bawah ini:
  • Retribusi Jasa Umum

Untuk retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Penjelasannya adalah berperan sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan pemanfaatan umum.
  • Retribusi Jasa Usaha

Kelompok kedua ini merupakan retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.
  • Retribusi Perizinan Tertentu

Terakhir ada retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarann atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih NIlai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasiltas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan aturan yang ditetapkan tidak dibenarkan melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dan revisinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Perlu dijelaskan, khususnya untuk sektor perikanan, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan untuk PAD pada jenis Retribusi Perizinanan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan syarat fasilitasnya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dari Dana Bagi Hasil Perikanan dari Pemerintah Pusat seluruh Kabupaten/Kota hanya memperoleh alokasi bagi rata yang sama.


Manfaat PAD Terkait Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar nilai PAD suatu daerah berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan semakin sejahtera.

Faktor Penunjang Dari Pendapatan Asli Daerah

  • Pengeluaran pemerintah (pengeluaran)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengeluaran daerah adalah kewajiban daerah yang dicatat sebagai pengurang aset bersih selama tahun fiskal pemerintah yang bersangkutan. Pengeluaran daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, yang merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten / kota. Tingkat pengeluaran daerah untuk membangun bisnis dapat menentukan jumlah keuntungan yang dapat diperoleh, yang akan mempengaruhi pendapatan awal daerah.
  • Total populasi
Populasi di suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran daerah tersebut. Jumlah populasi yang tinggi dapat meningkatkan penghematan dan juga menggunakan skala ekonomis dalam produksi. Pertumbuhan populasi adalah suatu keharusan, bukan masalah, tetapi pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas setiap individu melalui program mereka sehingga setiap populasi menguntungkan pemerintah daerah dan bahkan tidak menjadi beban bagi daerah.




Penelusuran yang terkait dengan Fungsi Pendapatan Asli Daerah
  • contoh pendapatan asli daerah
  • pendapatan asli daerah brainly
  • sumber pendapatan daerah
  • pendapatan daerah adalah
  • pengertian pendapatan asli daerah
  • sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah
  • peran pad
  • macam-macam pendapatan asli daerah